Bahas Pembangunan Perdamaian Berkelanjutan, Prodi Hukum FISIP dan KontraS Aceh Laksanakan EKSEPSI
  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  • 08. 06. 2021
  • 0
  • 483

Alue Peunyareng | Selasa (8/6) Program Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Teuku Umar bekerjasama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh melaksanakan Edukasi Seputar Regulasi (EKSEPSI) Edisi III dengan tema “Keberlanjutan Pembangunan Perdamaian di Aceh”. Dalam diskusi yang berlangsung secara online ini, menghadirkan 2 (dua) orang narasumber, yaitu : Hendra Saputra yang merupakan Koordinator KontraS Aceh dan Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si yang merupakan Dosen Prodi Sosiologi FISIP UTU sekaligus Wakil Dekan I FISIP UTU. Adapun yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi adalah M. Ihkwan Adabi, S.H., M.H. yang merupakan Dosen Prodi Ilmu Hukum FISIP UTU. Diskusi ini diikuti oleh Dosen dan mahasiswa Universitas Teuku Umar, Universitas Samudera Langsa, praktisi hukum baik yang berada di Aceh maupun diluar Aceh, serta aktivis dalam issue hukum, Hak Asasi Manusia dan perdamaian dari Aceh, Jambi, Jakarta, dan Papua.

Dalam paparannya, Hendra Saputra menjelaskan bagaimana riwayat konflik yang berlangsung di Aceh. Ia juga mendeskripsikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, bagaimana upaya mendorong perdamaian dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, serta bagaimana mendorong perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban konflik dan pelanggaran HAM sebagai salah satu point yang paling prinsipil dalam merawat perdamaian. Tentunya, permasalahan ini tidak boleh dipandang dalam perspektif yang sederhana dalam proses penyelesaiannya. "Oleh karena itu, kasus pelanggaran HAM itu tidak ada besar-kecil, sebab pelanggaran HAM itu terap bernilai kejahatan yang merusak tatanan hak dasar manusia". Tegasnya.

Dr. Afrizal Tjoetra menyampaikan bahwasanya upaya mendorong pembangunan perdamaian sesungguhnya tidaklah mudah. Oleh karenanya, penting untuk memahami bagaimana konflik berlangsung dalam satu masa tertentu. Dalam prosesnya, terdapat berbagai inisiator pembangunan perdamaian dalam masyarakat, seperti penentu kebijakan, pelaku pasar, maupun organisasi masyarakat sipil (OMS).

Selain itu, Dr. Afrizal menjelaskan konflik dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi Aceh dengan segala dampaknya harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Perdamaian saat ini tidaklah cukup dipandang sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai, tetapi merupakan peta perjalanan (road map) yang memberikan arah menuju perjalanan perdamaian. “Juga penting untuk mengedepankan langkah-langkah perdamaian positif yang bermakna integrasi struktural, bersifat optimistik, preventif dan dicapai dengan cara-cara yang damai. Hal ini akan berdampak juga pada kualitas perdamaian itu sendiri’. Jelasnya ketika menanggapi pertanyaan peserta diskusi.

Edukasi Seputar Regulasi (EKSEPSI) merupakan forum diskusi rutin yang digagas dan dikelola oleh Prodi Ilmu Hukum FISIP UTU. Latar belakang pemikiran munculnya forum diskusi ini dilandasi oleh semangat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang ilmu hukum dan regulasi bagi mahasiswa khususnya dan bagi masyarakat umumnya sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanananya dapat berlangsung secara online mauun offline dengan narasumber dari kalangan internal maupun eksternal UTU. | Official Fisip

Lainnya :